Review Jurnal Dampak Pariwisata dalam Upacara Batak Toba

Rithaony Hutajulu

Ritahaony Hutajulu dalam tulisannya membahas perkembangan pariwisata etnis di antara orang Batak dan dampak pariwisata terhadap upacara Batak toba. Menurutnya, pariwisata membantu menghidupkan kembali upacara Batak Toba, khususnya upacara adat yang terkait dengan agama. Upacara adat di Batak Toba mengalami penuruan akibat dari pengaruh agama Kristen dan kebijakan agama di Indonesia. Daya tarik utama dalam pariwisata etnis adalah penduduk asli, dimana peran mereka dalam melayani kebutuhan wisatawan, seperti menjadi tontonan untuk “dipamerkan”, difoto, diteliti, dan untuk diketahui cara-cara tertentu mereka dalam berinteraksi  (Keyes dan Van den Berghe 1984: 345).

Pengamatan utama yang dilakukan oleh Hutajulu di etnis Batak Toba Sumatera Utara, pada Agustus 1991 dalam studi etnografi Mangalahat Horbo Lae-lae (upacara pengorbanan kerbau) yang disebut juga dengan upacara Gondang Madudu di Limbong, yaitu sebuah desa kecil di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Upacara Gondang Madudu berlangsung selama lima hari, dan  hal yang tidak biasa dalam upacara ini adalah acaranya yang diatur oleh pemerintah Indonesia, serta dijadikan sebagai festival yang disebut dengan Pesta Danau Toba atau Perayaan Danau Toba, bersama dengan ‘Visit Indonesia Year 1991”. Festival ini merupakan cara untuk mempromosikan pariwisata, seperti yang dinyatakan Smith “kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata termasuk kunjungan ke desa asli, pengamatan tarian, dan menyaksikan upacara” (Smith 1977: 2).

Argumen utama Hutajulu tentang upacara Batak Toba bahwa acara ini merupakan perayaan yang direproduksi untuk wisatawan, dan berfungsi untuk menempatkan Batak (khususnya Batak Toba) sebagai kelompok yang “sah” dalam nasionalisme Indonesia. Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan upacara adat untuk tujuan pariwisata menimbulkan tanggapan dari Orang Batak Toba, karena menghadirkan etnis mereka sebagai bagian dari budaya Indonesia, dan hal itu telah mengubah esensi upacara dari konteks aslinya menjadi konteks wisata. Selain itu, pariwisata etnik juga memunculkan konflik antara orang-orang  yang terlibat dalam upacara, tentang siapa yang melakukan dan siapa yang membuat keputusan; terkait dengan masalah kekuasaan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Crick “Dalam mempelajari pariwisata, seseorang dapat menyelidiki secara terperinci hubungan antara kekuatan dan pengetahuan, penciptaan ‘pribumi’ dan ‘keaslian’ konsumsi dari pencitraan” (Crick 1989: 329-30).

Pariwisata di Indonesia: kasus Batak Toba Di Indonesia

Dalam hal daerah Batak, pariwisata tidak menjadi fenomena yang baru. Menurut Sibeth, pada awal abad kedua puluh (1910), wilayah Batak memang terdampak wisatawan karena misionaris di Selatan, pekerja perkebunan, dan komunitas bisnis di Utara berada di bawah perlindungan pemerintah kolonial Medan. “Di dataran Karo, dibangun rumah tamu pertama dari perusahaan perkebunan besar dan villa pertama dibangun di dekat Danau Toba. […] Saat itu sudah banyak orang Batak yang menempati posisi dalam industri pariwisata sebagai staf rumah, tukang kebun, koki, pembantu kamar rumah tangga, dan pelacur” (Sibeth 1991: 227).

Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah Batak terus menjadi tempat penting untuk pariwisata. Pulau Samosir yang dikelilingi oleh danau Toba menjadi tempat tinggal sebagain besar orang-orang Batak Toba, dan sebagai tempat yang ideal untuk pasriwisata. Terlebih beberapa tempat di daerah terebut secara historis penting bagi asal mula budaya Batak Toba, termasuk beberapa kegiatan budaya yang masih berlangsung, seperti pembangunan rumah tradisional, kegiatan produksi dari kerajinan tangan, tenun, dan musik tradisional.

Perayaan Danau Toba diadakan oleh pemerintah setiap tahun, sejak 1979.  Acara ini semacam ‘festival budaya’ yang menampilkan beberapa aspek budaya Batak, termasuk musik tradisional, seni, dan tarian dari enam sub-etnis orang Batak. Di samping itu, tujuan festival adalah untuk meningkatkan pelestarian budaya tradisional dalam setiap kelompok etnis. Baru-baru ini, berbagai acara wisata mulai dibuat dan dijadikan sebagai tempat yang lebih menarik sebagai tujuan wisata. Termasuk olahraga, rekreasi, pertunjukan kostum tradisional, pajangan kayu ukir, dan pertunjukan budaya oleh kelompok etnis Sumatera Utara lainnya (seperti Minangkabau dan Aceh), pertunjukan musik populer Indonesia, dan bahkan pertunjukan kembang api dan sinar laser. Namun, tampaknya hingga 1991 tidak ada upaya untuk memasukkan upacara yang terkait dengan agama asli sebagai bagian dari tempat wisata ini.

Sejauh yang diketahui oleh Hutajulu, Mangalahat Horbo Lae-lae diadakan pada tahun 1991 di desa Limbong, Pulau Samosir. Dan hal ini merupakan upaya pertama pemerintah Indonesia untuk mempromosikan upacara keagamaan Batak Toba sebagai objek wisata.  Batak Toba melakukan ritual dan upacara terkait dengan kepercayaan asli mereka, meskipun keyakinan ini dari pengaruh sebelumnya, terutama dari agama Hindu dan kemudian dari agama Kristen. Padahal, mulai tahun 1860-an kebanyakan orang Batak Toba masuk agama Kristen, banyak dari mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan keyakinan adat mereka. Terutama di Pulau Samosir, beberapa di antara penduduknya yang sudah tua dan masih melaksanakan upacara ritual. Namun, karena dibatasi oleh gereja Kristen, banyak dari ritual dan upacara ini kehilangan maknanya.

 Dampak pariwisata terhadap upacara Batak Toba terdapat dalam prosedur upacara pada perubahan beberapa bagian. Para inisiator upacara mengubah beberapa bagian yang dianggap tidak menarik bagi orang luar. Pada bagian Gondang Mandudu, repertoar musik roh ‘yang secara tradisional dimainkan dalam kegelapan’, dilakukan dengan cara mematikan lampu untuk menghemat waktu. Namun, hal ini bertentangan dengan esensi tujuan seremonial dari bagian Gondang Madudu. Dalam konteks tradisional, bagian Gondang Mandudu adalah bagian acara ritual yang paling penting, karena pada saat itu orang-orang yang mengadakan upacara akan ‘diberi tahu’ oleh kerohanian apakah mereka akan mendapat berkah atau tidak. Akibatnya, ada perdebatan antara inisiator upacara dan peserta lokal apakah mereka perlu melakukan bagian Gondang Mandudu dalam kegelapan  atau tidak. Akhirnya bagian Gondang Mandudu dilakukan dalam gelap (mematikan lampu acara) untuk kenyamanan pejabat pemerintah dan para turis yang datang, maka waktunya dipersingkat. Dalam acara Gondang Madudu, tidak ada seorang pun yang dirasuki oleh roh-roh. Adaptasi ini merupakan upaya untuk menghindari situasi yang tidak terkendali, tidak terduga, atau bahkan menakutkan.

Menurut Hutajulu, pariwisata telah berkontribusi untuk menghidupkan kembali upacara Batak Tona, karena sebelumnya dihalangi dalam melanjutkan upacara keagamaan lama mereka oleh misionaris Kristen, dan keyakinan Batak Toba tidak menjadi salah satu bagian dari lima agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Dalam konteks pariwisata dan diskursus nasional Indonesia dalam pesta budaya (perayaan budaya), Batak Toba memiliki kesempatan untuk berlatih dan juga mempromosikan upacara mereka tanpa takut dengan larangan dari gereja Kristen atau merasa malu di masyarakat luas. Namun, untuk berhasil mempromosikan upacara pengorbanan kerbau dalam konteksnya yang baru, Batak Toba harus melepaskan beberapa esensi agama dan supernatural dari upacara tersebut.

Sepanjang pertunjukan upacara, orang Batak Toba berusaha untuk sedekat mungkin dengan ‘cara lama’ dalam melakukan seluruh rangkaian upacara, sebagai daya tarik bagi orang-orang di luar Batak. Padahal, Batak Toba sesungguhnya ingin memperlihatkan budaya mereka yang ‘autentik’ dan eksotis’ kepada para wisatawan internasional dan nasional. Kecenderungannya utuk menciptakan pertunjukan yang ‘autentik dan eksotis’ kadang-kadang menghadirkan sesuatu yang bukan bagian dari tradisi. Kontradiksi seperti ini pasti akan terjadi dalam upaya ‘autentisitas’ yang dimaksudkan untuk memuaskan wisatawan. 

Pemerintah dan orang-orang Batak Toba sama-sama saling mempengaruhi dalam menunjukkan identitas mereka. Di satu sisi, pemerintah mengembangkan upacara adat tidak hanya untuk kepentingan pariwisata, tetapi juga untuk menunjukkan kesatuan dan keragaman budaya Indonesia. Bagi Batak Toba, keadaan ini digunakan untuk menunjukkan identitas budaya mereka sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks pariwisata yang baru (pariwisata etnis) dapat memeberikan kesempatan bagi peserta upacara untuk menegaskan identitas dan tradisi Batak mereka dalam definisi sebagai orang Indonesia.

Apa yang dijelaskan oleh Hutajulu dapat ditemukan benang merahnya bahwa dampak pariwisata terhadap upacara adat di Batak Toba sangat riskan. Walaupun, pariwisata mempertahankan upacara dengan beragam perubahan dan pengadaptasian, namun jelas menghilangkan esensi makna yang sakral menjadi profan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa adanya pariwisata maka suatu kebudayaan tidak dapat bertahan, bahkan hilang.

Penilaian Sumber Daya Budaya di Tujuan Wisata

Bonnie Farber Canziani

Pariwisata mempengaruhi nilai sumber daya budaya dalam suatu destinasi melalui proses akomodasi dan devaluasi atau transformasi aset budaya. Catatan penting  Canziani tentang upaya untuk merasionalisasi hasil yang kontradiktif, dengan memeriksa strategi manajemen budaya yang berhubungan dengan bentuk dan fungsi aset budaya dalam pariwisata. Salah satu bentuk aset budaya adalah bahasa warisan (heritage). Masalahnya kemudian bahasa warisan yang diprioritaskan dalam suatu masyarakat dijadikan sebagai komoditas pariwisata.

Dalam proses komoditisasi bahasa, terdapat dua penilaian yang dijadikan sebagai penanda identitas budaya dan menjadi profil budaya untuk produk wisata, yaitu penilaian utilitas intrinsik dan penilaian utilitas ektrinsik. Penilaian utilitas intrinsik didasarkan pada bentuk atau makna yang terikat dengan identitas budaya. Di samping itu, utilitas ekstrinsik lebih ditekankan pada fungsi pariwisata. Bahasa warisan sebagai aset budaya dapat memiliki utilitas intrinsik tinggi, jika pengelola wisata memberikan penilaian tinggi pada komunitas “tuan rumah” dari aset budaya. Begitu juga dengan utilitas ekstrinsik, penilaiannya dapat meningkat apabila memiliki peluang ekonomi dalam  pertukaran aset budaya dengan sesuatu yang bernilai.

Kedua penilaian tersebut termanifestasi dalam empat pengaturan pariwisata, yaitu:

  1. Strategi kelestarian budaya

Kelestarian budaya akan muncul ketika aset budaya memiliki nilai wisata intrinsik dan ekstrinsik yang tinggi.

  • Strategi proteksionisme budaya

Proteksionisme budaya digunakan ketika aset budaya memiliki nilai intrinsik tinggi tetapi nilai pariwisata ekstrinsik rendah.

  • Strategi transformasi budaya

Transformasi budaya akan muncul ketika aset budaya memiliki nilai intrinsik yang rendah tetapi nilai pariwisata ekstrinsik yang tinggi.

  • Strategi eliminasi budaya

Eliminasi budaya akan muncul ketika aset budaya memiliki nilai intrinsik yang rendah dan nilai ekstrinsik yang rendah.

Keempat strategi tersebut digambarkan oleh  bahasa warisan, dimana bahasa ini terdiri dari kata-kata, simbol, tanda gestural, artikulasi, simbol, makna, dan metode penggunaannya yang dibagikan oleh masyarakat.

Strategi pertama, tingginya nilai intrinsik dalam aset budaya  ditunjukkan oleh bahasa warisan sebagai bahasa yang diakui oleh penduduk sebagai bagian dari identitas budaya. Sedangkan, bahasa ini umumnya berkembang dari interaksi migrasi. Artinya, migrasi pun dapat dikatakan sebagai kegiatan wisata, sehingga pariwisata dapat mempercepat pergeseran bahasa, secara sistematis mengubah hegemoni linguistik di suatu wilayah (Dann, 1996). Destinasi mengkomodifikasi bahasa untuk mendukung penciptaan layanan pariwisata, dan disinilah letak meningkatnya nilai ekstrinsik.

Strategi kedua, proteksionisme budaya merupakan kebijakan untuk menjaga penggunaan bentuk-bentuk bahasa warisan di tempat tujuan. Misalnya, penulisan papan nama dengan menggunakan bahasa warisan daripada bahasa asing (Horey, 1991). Hal ini menunjukkan penulisan papan nama dengan bahasa warisan meningkatkan nilai intrinsik dari aset budaya, namun membuat nilai ekstrinsiknya menurun dalam konteks wisata.

Strategi ketiga, transformasi budaya menjadi hal biasa dalam destinasi wisata. Tranformasi budaya memanifestasikan makna aset atau aset aktual itu sendiri dan diubah menjadi sesuatu yang baru dalam pelayanan pariwisata. Sebagai contoh,

. . . Kaos dengan kata-kata Okinawa seperti shimanchu ‘pulau’ dan uminchu ‘nelayan’. . ..Di masa lalu, kata-kata itu adalah istilah yang menghina. Tidak ada yang bangga menjadi uminchu. Namun remaja mengenakan kemeja ini dengan bangga sebagai simbol identitas budaya mereka (Heffernan, 2006, p. 645).

Rendahnya nilai intrinsik berada pada konteks bahasa warisan yang memiliki konotasi kelas rendah, akan tetapi memiliki nilai ekstrinsik tinggi karena berada dalam konteks pariwisata, serta menjadi identitas dari pariwisata tersebut.

Pada strategi keempat, eliminasi budaya terjadi ketika penutur bahasa warisan tidak dapat memfasilitasi komunikasi dengan pekerja dan wisatawan dalam kegiatan industri, pengimporan, atau melatih penutur asing (Blazevic & Blazevic, 2007; Bruyèl-Olmedo & Juan-Garau, 2009). Dalam hal ini, masyarakat penutur bahasa warisan bisa saja dikurangi dikarenakan bahasa asing lebih diperlukan untuk memajukan perekonomian, dan keaadaan ini dapat mengakibatkan penutur bahasa warisan menjadi terpinggirkan, didevaluasi atau hilang (Heffernan, 2006; León, 2007). Padahal, jika kembali lagi pada transformasi budaya bahwa tujuan pariwisata (1) untuk mengelola aset budaya dan harus melindungi  hak-hak masyarakat, serta (2) seharusnya pihak pariwisata juga mempertimbangkan masyarakat tentang bagaimana mereka ingin dipekerjakan atau mengembangkan sumber daya budaya. Akan tetapi, eliminasi budaya memang sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari dan terjadi lebih cepat dikarenakan pariwisata. Sebaliknya, Canziani berpendapat bahwa tradisi budaya dapat direvitalisasi dengan strategis dan aktif dalam mengelola persepsi nilai intrinsik dan wisatawan. 

Dari uraian yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dampak pariwisata terhadap aset budaya, seperti bahasa (heritage) memiliki dampak positif dan negatif. Pariwisata dapat merubah sesuatu yang memiliki nilai rendah menjadi bermutu, seperti bahasa warisan yang sudah dicontohkan. Di satu sisi, pariwisata memiliki akibat fatal karena dapat mengeliminasi suatu budaya. Keadaan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat ditangani oleh pengelola, dan hal ini lebih memberikan penilaian ogoistis terhadap pariwisata karena tidak mengimbangi antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s